By admin 
Sekjen Kemendagri Membahas Dorongan Inovasi Daerah. Di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompetitif, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir kembali tekankan urgensi dorongan inovasi di tingkat daerah. Pada Rabu, 10 Desember 2025, saat mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pembicara utama di BeritaSatu Regional Forum 2025 bertema “Empowering Regions, from Local to Global” di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Tomsi soroti bagaimana inovasi daerah jadi kunci percepatan ekonomi lokal. Acara ini, yang hadirkan pemangku kepentingan dari berbagai daerah, jadi panggung strategis untuk bahas optimalisasi APBD, reformasi layanan publik, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih bergantung pada kontribusi daerah hingga 60 persen, pesan Tomsi ini relevan banget: inovasi bukan lagi opsional, tapi keharusan untuk bangun kemandirian fiskal dan daya saing global. Di era di mana tantangan seperti perubahan iklim dan digitalisasi makin nyata, dorongan ini harapannya jadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk bergerak lebih adaptif. INFO SLOT
Optimalisasi APBD sebagai Fondasi Inovasi: Sekjen Kemendagri Membahas Dorongan Inovasi Daerah
Tomsi Tohir buka pembicaraan dengan tekankan peran APBD sebagai pondasi utama inovasi daerah. “Optimalisasi belanja publik yang tepat waktu jadi kontributor terbesar untuk pertumbuhan nasional dan stimulus investasi swasta,” ujarnya, soroti bagaimana realisasi APBD yang lambat sering hambat proyek lokal. Data menunjukkan, banyak daerah masih kesulitan capai 80 persen realisasi anggaran di akhir tahun fiskal, yang bikin inovasi mandek. Dorongannya sederhana tapi tegas: daerah harus prioritaskan efisiensi belanja, seperti alokasi lebih besar untuk infrastruktur digital dan pelatihan SDM. Contohnya, inovasi seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah diadopsi di 200 lebih daerah, bikin akses layanan lebih cepat dan murah. Tomsi bilang, dengan APBD yang optimal, daerah bisa ciptakan ekosistem yang tarik investor, kurangi ketergantungan pada dana pusat, dan dorong pertumbuhan hingga 7 persen per tahun di level lokal.
Reformasi Layanan Publik untuk Aksesibilitas: Sekjen Kemendagri Membahas Dorongan Inovasi Daerah
Selain APBD, Tomsi soroti reformasi layanan publik sebagai pilar kedua dorongan inovasi. “Percepatan reformasi ini krusial untuk layani masyarakat lebih baik, terutama di daerah terpencil,” katanya, dengan contoh transformasi digital seperti aplikasi perizinan online yang potong waktu dari berminggu-minggu jadi hitungan hari. Di forum itu, ia apresiasi terobosan daerah seperti Kabupaten Malang yang raih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 untuk aplikasi SiPanji pajak digitalnya. Reformasi ini tak cuma soal teknologi, tapi juga budaya: daerah harus libatkan masyarakat dalam desain layanan, agar inovasi tak jadi proyek semata. Tomsi ingatkan, dengan indeks inovasi daerah yang naik 15 persen tahun ini, reformasi bisa jadi senjata utama lawan disparitas urban-rural, bikin pelayanan publik lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kemandirian Daerah
Tomsi juga tekankan kolaborasi sebagai kunci ketiga, di mana inovasi daerah tak bisa jalan sendirian. “Kolaborasi multisektor—pemerintah, akademisi, usaha, dan komunitas—fondasi ekosistem inovasi berkelanjutan,” ujarnya, rujuk seminar IGA 2025 yang hadirkan pakar internasional. Contohnya, program replikasi inovasi seperti SIGESIT dari Minahasa Utara yang sudah diadopsi di 50 daerah lain, tunjukkan bagaimana sharing best practice bisa percepat kemandirian. Ia soroti tantangan seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan di daerah kecil, tapi yakin regulasi seperti PP No. 38 Tahun 2017 soal Inovasi Daerah bisa jadi panduan. Kolaborasi ini juga selaras dengan Asta Cita pemerintahan, di mana Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus bilang IGA 2025 jadi wadah replikasi untuk kuatkan tata kelola. Tomsi harap, melalui forum seperti ini, daerah bisa saling belajar dan bangun jaringan global.
Kesimpulan
Dorongan inovasi daerah dari Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir di BeritaSatu Regional Forum 2025 jadi panggilan aksi yang tepat waktu, di mana optimalisasi APBD, reformasi layanan, dan kolaborasi jadi trio andalan untuk kemandirian daerah. Dengan apresiasi terhadap terobosan seperti MPP dan SiPanji, pesannya jelas: inovasi harus berdampak nyata bagi warga, bukan sekadar angka. Di tengah target pertumbuhan 7 persen, daerah punya peran besar—dan dukungan pusat siap hadir. Harapannya, momentum ini lahirkan lebih banyak daerah inovatif seperti Malang atau Balangan, yang tak cuma kuatkan ekonomi lokal tapi juga kontribusi nasional. Pemerintah daerah, saatnya gaspol; masa depan cerah menanti yang berani berubah.