By admin 
Malaysia Tidak Ingin Jadi Negara Pelindung Siapapun! Pernyataan tegas dari pemerintah Malaysia pada 27 November 2025 mengguncang dinamika regional: negara itu menolak keras jadi tempat berlindung bagi siapa pun yang lari dari tuntutan hukum asalnya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sampaikan posisi ini di sidang media Kuala Lumpur, tegas: “Malaysia tidak akan biarkan wilayahnya jadi safe haven bagi pelaku korupsi atau kejahatan lintas batas.” Pernyataan ini muncul di tengah isu ekstradisi dan kerjasama internasional yang memanas, terutama pasca-kasus-kasus tinggi profil seperti pelarian pejabat asing yang dicurigai sembunyi di Asia Tenggara. Saifuddin tekankan komitmen pada hukum internasional, tapi dengan nada santai: “Kami hormati kedaulatan, tapi tak mau jadi pelabuhan terakhir buat yang lari dari tanggung jawab.” Ini langkah strategis Malaysia untuk perkuat citra sebagai negara taat hukum, di saat ASEAN hadapi tekanan dari isu transparansi dan korupsi global. BERITA BASKET
Pernyataan Saifuddin: Komitmen Hukum Internasional Tanpa Kompromi: Malaysia Tidak Ingin Jadi Negara Pelindung Siapapun!
Saifuddin Nasution Ismail, dalam konferensi pers pagi itu, ulangi posisi Malaysia: “Pemerintah tidak akan membiarkan negara ini jadi tempat berlindung aman bagi individu mana pun yang ingin hindari tuntutan hukum di negara asalnya.” Ia soroti prinsip hukum internasional sebagai pondasi, termasuk konvensi ASEAN soal ekstradisi dan kerjasama antarnegara. Pernyataan ini respons atas laporan media soal potensi pelarian pejabat korupsi dari negara tetangga yang cari suaka di Malaysia. Saifuddin bilang: “Kami komitmen kerja sama regional untuk basmi korupsi dan kejahatan lintas batas—tak ada ruang buat yang lari.” Nada santainya terlihat saat ia tambah: “Ini bukan soal tutup pintu, tapi pastikan pintu buka untuk yang benar.” Ini selaras kebijakan Anwar Ibrahim, yang sejak 2022 dorong transparansi via National Anti-Corruption Plan, buat Malaysia naik peringkat di Corruption Perceptions Index ke 57 dari 180 negara.
Konteks Regional: Isu Ekstradisi dan Pelarian di ASEAN: Malaysia Tidak Ingin Jadi Negara Pelindung Siapapun!
Pernyataan ini tak muncul begitu saja; ASEAN hadapi gelombang pelarian pejabat korupsi sejak 2023, dengan kasus seperti mantan menteri Myanmar dan pejabat Thailand yang dicurigai sembunyi di negara tetangga. Malaysia, sebagai hub finansial, sering jadi target—laporan Interpol catat 12 permintaan ekstradisi ke Kuala Lumpur tahun ini, naik 20 persen dari 2024. Saifuddin sebut ini ancaman bagi stabilitas regional, di mana pelarian korupsi cuci uang via bank lokal, rugikan ekonomi. Ia tekankan kerjasama dengan Interpol dan ASEANAPOL, termasuk operasi bersama yang tangkap lima pelarian tahun lalu. Pernyataan ini juga respons atas tekanan AS dan UE soal safe haven di Asia Tenggara, di mana Malaysia tolak jadi “Swiss Asia” untuk koruptor. Dengan GDP US$400 miliar, negara ini ingin lindungi reputasi investasi asing, terutama dari China dan Jepang yang sensitif soal transparansi.
Implikasi Hukum: Penguatan Ekstradisi dan Pencegahan
Implikasi langsung: Malaysia perkuat mekanisme ekstradisi via Extradition Act 1992, yang sudah revisi 2024 untuk percepat proses. Saifuddin bilang Kementerian Dalam Negeri bakal tingkatkan patroli imigrasi dan kolaborasi dengan Bank Negara untuk pantau transaksi mencurigakan. Ini langkah preventif, karena laporan Transparency International sebut Asia Tenggara rugi US$100 miliar setahun gara-gara korupsi lintas batas. Pernyataan juga beri sinyal ke investor: Malaysia aman, taat hukum, dan tak lindungi pelaku. Di level bilateral, ini perkuat hubungan dengan Australia dan Singapura yang sering minta bantu ekstradisi. Saifuddin tutup: “Kami bangun negara adil, bukan surga buat yang salah.” Efeknya? Permintaan visa tinggal jangka panjang bakal lebih ketat, tapi ini langkah maju untuk citra global.
Kesimpulan
Pernyataan tegas Malaysia tak mau jadi negara pelindung siapa pun jadi tonggak baru dalam diplomasi regional, perkuat komitmen hukum internasional di tengah isu korupsi ASEAN. Saifuddin Nasution Ismail, dengan nada santai tapi tegas, kirim pesan jelas: negara ini lindungi kedaulatan, tapi tak kompromi soal keadilan. Di saat pelarian korupsi jadi ancaman ekonomi, langkah ini tak hanya lindungi reputasi Malaysia, tapi juga dorong kerjasama lebih erat dengan tetangga. Bagi Anwar Ibrahim, ini bagian visi Malaysia MADANI: adil, aman, dan maju. Harapannya, pernyataan ini jadi preseden, buat Asia Tenggara lebih bersih dan stabil—karena pelindung korupsi bukan pilihan, tapi beban.