By admin 
ABAC 2026: RI Usulkan Kerangka Kerja Sama AI. Pertemuan pertama Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) 2026 di Jakarta pada 7–9 Februari menjadi panggung bagi Indonesia untuk mengusulkan kerangka kerja sama kecerdasan buatan (AI) di kawasan Asia-Pasifik. Dalam sesi kelompok kerja keberlanjutan dan inovasi digital, delegasi Indonesia—dipimpin perwakilan Kadin dan Kementerian Komunikasi dan Digital—mengajukan konsep “APEC AI Cooperation Framework” yang menekankan kolaborasi lintas ekonomi untuk pengembangan AI yang inklusif, bertanggung jawab, dan berorientasi bisnis. Usulan ini muncul di tengah diskusi besar ABAC tentang bagaimana AI bisa mempercepat transisi energi, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperkuat rantai pasok regional tanpa meninggalkan UMKM atau negara berkembang. Dengan tema “Openness, Connectivity, Synergy”, usulan RI mendapat respons positif dari beberapa anggota ABAC, meski masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dibawa ke tingkat menteri dan pemimpin APEC akhir tahun ini. REVIEW FILM
Latar Belakang Usulan Kerangka Kerja Sama AI: ABAC 2026: RI Usulkan Kerangka Kerja Sama AI
Indonesia mengusulkan kerangka ini sebagai respons terhadap percepatan adopsi AI di kawasan APEC, di mana ekonomi maju seperti AS, Jepang, dan Korea Selatan sudah memiliki regulasi dan ekosistem matang, sementara negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina masih berjuang dengan infrastruktur digital dan talenta. Kerangka yang diusulkan mencakup tiga pilar utama: pertama, standar bersama untuk AI etis dan bertanggung jawab, termasuk transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, dan pencegahan bias; kedua, mekanisme berbagi pengetahuan dan pelatihan lintas batas, khususnya untuk UMKM agar bisa memanfaatkan AI dalam operasional sehari-hari; ketiga, kolaborasi bisnis-led untuk aplikasi AI di sektor prioritas APEC seperti transisi energi, kesehatan inklusif, dan ketahanan pangan.
Usulan ini juga menekankan prinsip “no one left behind”, di mana negara berkembang diberi akses lebih mudah ke teknologi AI tanpa hambatan perdagangan atau monopoli platform besar. Delegasi Indonesia menyoroti pengalaman nasional, seperti inisiatif nasional AI dan kolaborasi dengan Google News Initiative pada HPN 2026, sebagai contoh bagaimana AI bisa mendukung jurnalisme berkualitas dan literasi digital. Ketua ABAC Li Fanrong menyambut usulan tersebut sebagai langkah konkret menuju ekosistem informasi yang lebih adil, sementara perwakilan AS dan Jepang menilai kerangka ini selaras dengan upaya global untuk governance AI yang inklusif.
Dukungan dan Tantangan dalam Pembahasan: ABAC 2026: RI Usulkan Kerangka Kerja Sama AI
Usulan RI mendapat dukungan awal dari beberapa ekonomi APEC, terutama negara berkembang di Asia Tenggara yang melihat kerangka ini sebagai peluang untuk menutup kesenjangan digital. Diskusi di kelompok kerja inovasi digital menyoroti pentingnya AI dalam mendukung target APEC 2040, seperti ekonomi berkelanjutan dan konektivitas regional. Beberapa anggota ABAC menyarankan agar kerangka ini terintegrasi dengan inisiatif existing seperti APEC AI Principles dan Cross-Border Privacy Rules, agar tidak menambah beban regulasi baru.
Tantangan utama muncul dari perbedaan pandangan regulasi: ekonomi maju cenderung mendorong pendekatan ringan (light-touch) yang berbasis pasar, sementara Indonesia dan beberapa negara lain ingin kerangka yang lebih mengikat untuk melindungi kepentingan nasional dan UMKM. Isu kepemilikan data dan akses ke model AI besar juga menjadi perdebatan, dengan Indonesia menekankan perlunya mekanisme berbagi teknologi agar tidak ada ketergantungan berlebih pada platform asing. Meski belum ada kesepakatan final, ABAC sepakat memasukkan usulan ini ke dalam rekomendasi untuk Senior Officials Meeting (SOM) dan pertemuan menteri mendatang, dengan harapan bisa dibawa ke KTT APEC di Shenzhen akhir 2026.
Kesimpulan
Usulan Indonesia untuk kerangka kerja sama AI dalam ABAC 2026 di Jakarta menjadi kontribusi nyata dalam membentuk tata kelola AI regional yang lebih inklusif dan berorientasi bisnis. Di tengah percepatan teknologi yang tidak merata, kerangka ini berpotensi menjadi jembatan antara ekonomi maju dan berkembang, memastikan AI tidak hanya menjadi alat efisiensi tapi juga pemberdayaan UMKM dan ketahanan kawasan. Meski masih memerlukan negosiasi panjang, respons positif dari anggota ABAC menunjukkan bahwa ide ini relevan dan tepat waktu. Ke depan, keberhasilan usulan ini bergantung pada komitmen bersama untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan kepentingan publik. Bagi Indonesia, momen ini memperkuat posisi sebagai pemimpin dialog digital di APEC, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa depan.