By admin 
Eks Wamenaker Noel Jadi Tersangka Pemerasan. Jakarta, 2 September 2025 – Dunia politik Indonesia kembali dikejutkan dengan penetapan tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer alias Noel, dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 Agustus 2025. Kasus ini menjadi sorotan karena Noel, yang baru dua bulan menjabat sebagai wamenaker, diduga menerima aliran dana Rp3 miliar dan sebuah motor Ducati dari praktik pemerasan yang telah berlangsung sejak 2019. Publik pun bereaksi keras, dengan sebagian menyayangkan keterlibatan seorang mantan aktivis dalam skandal korupsi. MAKNA LAGU
Apa Itu Eks Wamenaker Noel
Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, adalah figur yang dikenal sebagai aktivis sebelum akhirnya masuk ke dunia politik dan pemerintahan. Sebelum diangkat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024, Noel memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis, termasuk sebagai Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) sejak 2006 dan pendiri IndoEast Network pada 2019. Ia juga pernah aktif di berbagai organisasi, seperti Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dan Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Latar belakang pendidikannya mencakup studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, International Visitor Leadership Program (IVLP) di Amerika Serikat, dan Paramadina Graduate School. Selama menjabat sebagai wamenaker, Noel dikenal vokal dalam menyelesaikan isu ketenagakerjaan, seperti mediasi tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk driver ojek online pada Februari 2025 dan penanganan dampak kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Namun, kariernya yang menjanjikan terhenti setelah terjerat kasus hukum.
Apa Yang Membuatnya Bisa Menjadi Tersangka Pemerasan
Kasus yang menjerat Noel berpusat pada dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3, yang merupakan syarat wajib bagi pekerja di bidang tertentu untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. KPK mengungkap bahwa tarif resmi sertifikasi K3 sebesar Rp275.000 dibebankan hingga Rp6 juta per pekerja karena adanya praktik pemerasan. Modusnya melibatkan penundaan atau penolakan pengurusan sertifikasi bagi pekerja yang tidak membayar lebih. Praktik ini telah berlangsung sejak 2019, dengan total dana yang terkumpul mencapai Rp81 miliar. Noel, yang baru menjabat sejak Oktober 2024, diduga mengetahui praktik ini, membiarkannya, dan bahkan menerima jatah sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024, serta sebuah motor Ducati. KPK menjerat Noel dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam hukuman penjara minimal empat tahun hingga seumur hidup. Selain Noel, KPK juga menetapkan pejabat Kemnaker seperti Dirjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi, serta Irvian Bobby Mahendro, yang disebut sebagai “sultan” karena menerima aliran dana Rp69 miliar. Penemuan empat ponsel milik Noel di plafon rumahnya semakin memperkuat dugaan upaya menyembunyikan bukti.
Bagaimana Para Masyarakat Bereaksi Atas Kasus Yang Dia Dapatkan
Keterlibatan Noel dalam kasus ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang kecewa, terutama karena Noel dikenal sebagai aktivis yang vokal menentang korupsi selama era Reformasi 1998. Aktivis antikorupsi Saor Siagian, sesama aktivis 98, secara terbuka menyatakan kekecewaannya dan bahkan menyebut Noel layak dihukum berat jika terbukti bersalah, mengingat ia pernah mengkampanyekan hukuman mati bagi koruptor. Di media sosial, sejumlah warganet menyayangkan bagaimana seorang figur yang diharapkan menjadi teladan justru terjerat kasus korupsi. Namun, ada pula yang mempertanyakan apakah kasus ini murni hukum atau ada motif politik di baliknya, mengingat Noel sempat dikaitkan dengan dinamika politik tertentu. Aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemberantasan korupsi juga kembali mengemuka, dengan beberapa kelompok menyuarakan dukungan terhadap tindakan tegas KPK. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Noel dari jabatan wamenaker pada 22 Agustus 2025 dan menegaskan tidak akan mentoleransi korupsi, sebuah langkah yang mendapat dukungan dari sebagian masyarakat.
Kesimpulan: Eks Wamenaker Noel Jadi Tersangka Pemerasan
Kasus pemerasan yang menjerat eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi pengingat pahit bahwa latar belakang aktivis tidak menjamin seseorang bebas dari godaan korupsi. Dengan dugaan keterlibatannya dalam praktik pemerasan sertifikasi K3, Noel tidak hanya kehilangan jabatan sebagai wamenaker, tetapi juga reputasinya sebagai tokoh reformasi. Reaksi masyarakat yang beragam, dari kekecewaan hingga tuntutan hukuman berat, mencerminkan harapan besar terhadap integritas pejabat publik. Tindakan cepat Presiden Prabowo dalam mencopot Noel menunjukkan sinyal kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi, meski pertanyaan soal motif politik masih mengemuka. Ke depan, kasus ini menjadi momentum bagi KPK untuk mengusut tuntas praktik serupa di sektor ketenagakerjaan, sekaligus bagi masyarakat untuk terus mengawal penegakan hukum yang transparan dan adil.