By admin 
Eks Presiden Negara Sri Lanka Ditahan. Sri Lanka kembali menjadi sorotan dunia setelah mantan presidennya ditahan pada 22 Agustus 2025, menyusul tuduhan penyalahgunaan dana negara. Kejadian ini menandai momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya seorang mantan kepala negara di Sri Lanka ditahan atas kasus korupsi. Penangkapan ini terjadi di tengah kampanye anti-korupsi yang gencar dilakukan pemerintahan baru di bawah Presiden Anura Kumara Dissanayake. Kasus ini memicu perbincangan luas, baik di kalangan masyarakat lokal maupun internasional, tentang masa depan politik dan upaya pemberantasan korupsi di negara tersebut. Siapa mantan presiden yang ditahan, apa alasan di balik penangkapannya, dan bagaimana dampaknya bagi Sri Lanka? Berikut ulasan lengkapnya. BERITA LAINNYA
Siapa Nama Eks Presiden Tersebut
Mantan presiden yang ditahan adalah Ranil Wickremesinghe, tokoh politik senior yang menjabat sebagai Presiden Sri Lanka dari Juli 2022 hingga September 2024. Wickremesinghe, yang berusia 76 tahun, adalah figur berpengaruh dalam politik Sri Lanka, dengan pengalaman sebagai perdana menteri dalam enam periode sejak 1990-an. Ia naik menjadi presiden pada 2022 setelah pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa akibat protes massal yang dipicu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah negara itu. Wickremesinghe dikenal karena keberhasilannya menstabilkan ekonomi Sri Lanka pasca-krisis, termasuk mengamankan dana talangan sebesar US$2,9 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2023. Namun, popularitasnya menurun setelah kalah dalam pemilihan presiden 2024, dan kini ia menjadi target penyelidikan korupsi oleh pemerintahan baru.
Apa Alasannya Dia Ditangkap
Wickremesinghe ditangkap oleh Departemen Investigasi Kriminal (CID) pada 22 Agustus 2025, atas tuduhan penyalahgunaan dana negara. Kasus ini berkaitan dengan perjalanan pribadinya ke London pada September 2023, saat ia masih menjabat sebagai presiden. Wickremesinghe diduga menggunakan dana publik untuk menghadiri acara wisuda istrinya, Maithree Wickramasinghe, di Universitas Wolverhampton, Inggris. Perjalanan ini dilakukan setelah kunjungan resmi ke KTT G77 di Havana, Kuba, dan dianggap sebagai kunjungan pribadi, bukan bagian dari tugas kepresidenan. Penyelidikan CID juga menemukan bahwa biaya pengawal selama di London dibayar menggunakan anggaran negara, yang memperkuat tuduhan penyalahgunaan dana. Setelah diinterogasi, Wickremesinghe dihadirkan di Pengadilan Magistrat Benteng Kolombo, yang memerintahkan penahanannya hingga 26 Agustus 2025 untuk sidang lanjutan. Partai Persatuan Nasional (UNP) yang dipimpinnya membantah tuduhan tersebut, menyebutnya bermotif politik, sementara Wickremesinghe sendiri menyatakan bahwa biaya perjalanan istrinya ditanggung secara pribadi.
Dampak Penangkapan Ini Untuk Negara Sri Lanka: Eks Presiden Negara Sri Lanka Ditahan
Penangkapan Wickremesinghe memiliki dampak signifikan bagi Sri Lanka, baik dari sisi politik maupun sosial. Pertama, ini memperkuat citra pemerintahan Presiden Anura Kumara Dissanayake sebagai pihak yang serius memberantas korupsi, sejalan dengan janji kampanyenya untuk membersihkan negara dari praktik korupsi endemik. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan mantan kepala negara. Namun, penahanan ini memicu polarisasi politik. Tiga mantan presiden, termasuk Chandrika Kumaratunga, menyatakan solidaritas dan menyebut penangkapan ini sebagai “serangan terhadap demokrasi,” yang dapat memperdalam ketegangan antara pemerintah dan oposisi. Secara sosial, masyarakat Sri Lanka terbagi: sebagian mendukung langkah anti-korupsi ini sebagai langkah menuju pemerintahan yang bersih, sementara yang lain khawatir penahanan Wickremesinghe, yang dianggap berjasa menstabilkan ekonomi pasca-krisis 2022, bisa memicu ketidakstabilan politik. Kondisi kesehatan Wickremesinghe, yang dilarikan ke unit perawatan intensif rumah sakit akibat dehidrasi parah dan komplikasi diabetes sehari setelah penahanan, juga menambah kompleksitas situasi, memicu simpati dari sebagian masyarakat. Secara internasional, kasus ini menarik perhatian sebagai bagian dari upaya Sri Lanka untuk memulihkan kepercayaan investor setelah krisis ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas politik di negara tersebut.
Kesimpulan
Penangkapan Ranil Wickremesinghe atas tuduhan penyalahgunaan dana negara menjadi momen bersejarah bagi Sri Lanka, menandai kali pertama seorang mantan presiden ditahan dalam kasus korupsi. Meski Wickremesinghe dikenal sebagai tokoh yang membantu menstabilkan ekonomi pasca-krisis 2022, tuduhan terkait perjalanan pribadinya ke London telah menempatkannya di bawah sorotan hukum. Dampak penangkapan ini mencerminkan komitmen pemerintahan baru untuk memberantas korupsi, tetapi juga memicu polarisasi politik dan kekhawatiran tentang stabilitas negara. Ke depan, penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi integritas demokrasi Sri Lanka, sekaligus menentukan apakah upaya anti-korupsi dapat berjalan tanpa mengorbankan stabilitas politik. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik di tengah tantangan pasca-krisis ekonomi.