By admin 
Bupati Pati Sudewo Absen, KPK Susun Ulang Jadwal Pemeriksaan. Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan publik setelah mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Agustus 2025 terkait dugaan kasus suap proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah. Kehadirannya yang ditunggu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bertepatan dengan kemunculannya di acara publik di Pati setelah delapan hari absen pasca-demo warga. KPK kini berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan, memicu perhatian terhadap perkembangan kasus ini. Artikel ini akan mengulas profil Sudewo, kasus yang menjeratnya, dan alasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan KPK. BERITA LAINNYA
Siapa Itu Bupati Pati Sudewo
Sudewo adalah Bupati Pati, Jawa Tengah, yang menjabat sejak 2021. Lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1972, ia memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan politisi. Sebelum menjadi bupati, Sudewo adalah anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Fraksi Partai Gerindra, duduk di Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Pendidikannya meliputi gelar sarjana dari Universitas Trisakti dan pengalaman di bidang bisnis sebelum terjun ke politik. Selama menjabat bupati, Sudewo dikenal dengan sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu demo besar-besaran warga Pati pada 13 Agustus 2025. Kemunculannya kembali di acara pelepasan kontingen Raimuna Daerah XIII di Pati pada 22 Agustus 2025 menandai akhir dari spekulasi bahwa ia “menghilang” selama delapan hari pasca-demo tersebut.
Kasus Apa Yang Saat Ini Menimpa Bupati Pati Sudewo
Sudewo dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso tahun anggaran 2018–2022. Kasus ini mencuat setelah KPK menetapkan 10 tersangka pada April 2023, termasuk pejabat DJKA seperti Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya, serta pihak swasta seperti Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.
Sudewo diduga menerima “commitment fee” sebesar 0,5 persen dari nilai proyek Rp143,5 miliar, atau sekitar Rp720 juta, yang diterima secara tunai pada September 2022 melalui perantara. Selain itu, KPK menyita sekitar Rp3 miliar dalam bentuk tunai dan mata uang asing dari rumahnya, meski Sudewo telah mengembalikan dana tersebut. KPK menegaskan bahwa pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana. Kasus ini melibatkan dugaan rekayasa administrasi dan penentuan pemenang tender, merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah, menjadikannya salah satu skandal korupsi infrastruktur terbesar di Indonesia.
Kenapa Dia Bisa Absen di Sidang KPK
Sudewo tidak hadir dalam pemeriksaan KPK pada 22 Agustus 2025 di Gedung Merah Putih, Jakarta. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sudewo beralasan memiliki agenda lain yang telah terjadwal sebelumnya, termasuk menghadiri acara pelepasan kontingen Raimuna Daerah XIII di Pati pada hari yang sama. Ketidakhadirannya ini memicu sorotan, terutama karena bertepatan dengan kemunculannya di publik setelah delapan hari absen pasca-demo warga terkait kenaikan PBB.
Selama periode “menghilang,” Sudewo mengaku berada di Jakarta untuk rapat Apkasi dan bertemu Menteri Pekerjaan Umum, meski tidak ada rincian resmi yang mengkonfirmasi kegiatannya. KPK menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan, namun belum ada tanggal pasti yang diumumkan. Ketidakhadiran Sudewo juga terjadi di tengah tekanan politik lokal, dengan DPRD Pati membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk mempertimbangkan pemakzulan terkait kebijakan PBB. Situasi ini menambah kompleksitas, karena Sudewo harus menghadapi baik tekanan hukum dari KPK maupun dinamika politik di daerahnya.
Kesimpulan: Bupati Pati Sudewo Absen, KPK Susun Ulang Jadwal Pemeriksaan
Ketidakhadiran Bupati Pati Sudewo dalam pemeriksaan KPK pada 22 Agustus 2025 menambah panjang sorotan terhadap dirinya, baik sebagai bupati maupun mantan anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek jalur kereta api. Dengan latar belakang politik dan bisnis yang kuat, Sudewo kini berada di tengah pusaran hukum terkait dugaan penerimaan Rp720 juta dan penyitaan Rp3 miliar oleh KPK. Alasan absennya karena agenda lain memicu spekulasi, terutama setelah absennya dari publik selama delapan hari pasca-demo warga. Penjadwalan ulang oleh KPK menunjukkan komitmen untuk mendalami kasus ini, sementara tekanan politik lokal menambah tantangan bagi Sudewo. Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proyek strategis nasional harus terus dijaga untuk mencegah kerugian negara dan menjaga kepercayaan publik.